Nov 23, 2014
Pencanangan program menuju poros maritim dunia oleh Presiden Jokowi barangkali sedikit memberi harapan kepada kita. Inilah saatnya kekayaan laut kita akan terkelola secara lebih serius dari sebelumnya. Jika sebelumnya kepedulian terhadap wilayah maritim hanya retorika tanpa action nyata, ini harapan muncul.
Keseriusan itu setidaknya terlihat dari dibentuknya Kernenterian Koordinator Kemaritiman yang mengoordinasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.
Selama ini sektor kelautan kita nyaris terbengkalai. Banyak nelayan kita tertangkap karena umumnya mereka tidak memahami batas perairan sehingga masuk ke wilayah perairan milik negara lain. Yang terbaru pada 12 Februari 2014 lalu 5 nelayan Indonesia ditangkap Malaysia karena mernasuki wilayah perairan negara tetangga. Di tahun-tahun sebelumnya Australia beberapa kali menangkap nelayan kita yang memasuki wilayah perairannya.
Apakah ini bisa dibaca sebagai kekurangpahaman nelayan kita mengenai batas wilayah perairan untuk rnencari penghidupan di laut? Ini perlu mejadi perhatian serius Kementerian Kabinet Kerja. Persoalan lain, masih maraknya pencurian ikan di lautan milik Indonesia yang dilakukan kapal-kapal nelayan asing. Sebuah data menyebutkan, 100 kapal pencuri ikan di perairan kita ditangkap setiap tahunnya. Untuk tahun ini ada 115 kapal ikan yang ditangkap pemerintah.
Pencurian terjadi diduga karena banyak oknum aparat dan pengusaha lokal yang berkongsi dengan nelayan asing untuk mencuri kekayaan perairan kita. Dengan mencanangkan anggaran sebesar Rp 60 triliun guna menyokong program kemaritiman menuju poros rnaritim dunia, pemerintahan Jokowi-JK mengemban tanggung jawab menjaga sekaligus memberdayakan potensi maritim kita untuk ‘membasahi’ sektorsektor lainnya. Tak kalah pentingnya untuk bisa meningkatkan pendapatan para nelayan agar kesejahteraan mereka membaik.
Nah saat ini, setelah menetapkan Kenaikan Harga BBM yang ternyata tidak bisa memuaskan (diterima) semua pihak ditambah lagi dengan rencana DPR RI mengajukan interpelasi terhadap langkah yang diambil pemerintah ini, akankah semua program Jokowi dan jajarannya bakal berjalan mulus? Semoga....
Keseriusan itu setidaknya terlihat dari dibentuknya Kernenterian Koordinator Kemaritiman yang mengoordinasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.
Selama ini sektor kelautan kita nyaris terbengkalai. Banyak nelayan kita tertangkap karena umumnya mereka tidak memahami batas perairan sehingga masuk ke wilayah perairan milik negara lain. Yang terbaru pada 12 Februari 2014 lalu 5 nelayan Indonesia ditangkap Malaysia karena mernasuki wilayah perairan negara tetangga. Di tahun-tahun sebelumnya Australia beberapa kali menangkap nelayan kita yang memasuki wilayah perairannya.
 |
| sumber : www.nefosnews.com |
Pencurian terjadi diduga karena banyak oknum aparat dan pengusaha lokal yang berkongsi dengan nelayan asing untuk mencuri kekayaan perairan kita. Dengan mencanangkan anggaran sebesar Rp 60 triliun guna menyokong program kemaritiman menuju poros rnaritim dunia, pemerintahan Jokowi-JK mengemban tanggung jawab menjaga sekaligus memberdayakan potensi maritim kita untuk ‘membasahi’ sektorsektor lainnya. Tak kalah pentingnya untuk bisa meningkatkan pendapatan para nelayan agar kesejahteraan mereka membaik.
Nah saat ini, setelah menetapkan Kenaikan Harga BBM yang ternyata tidak bisa memuaskan (diterima) semua pihak ditambah lagi dengan rencana DPR RI mengajukan interpelasi terhadap langkah yang diambil pemerintah ini, akankah semua program Jokowi dan jajarannya bakal berjalan mulus? Semoga....
Kata Pengamat, "Bagaimana bisa mereka mau menggulirkan hak interpelasi? Kerja saja belum, sudah ajukan hak interpelasi?"Sumber Bang Ancis Kompasiana
